Tito Karnavian Ungkap Progres Pemulihan Pascabencana di Sumatera

Nasional958 Dilihat

Jakarta, Nusaflow – Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri, sekaligus Ketua Satuan Tugas, Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, memaparkan perkembangan terbaru penanganan pascabencana hidrometeorologi yang terjadi di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia menyebut, upaya pemulihan terus berjalan dengan sejumlah capaian yang mulai terlihat di lapangan.⁠

Keterangan tersebut disampaikan Tito usai menghadiri Rapat Koordinasi tingkat menteri Tim Pengarah Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana di Kemenko PMK, Jakarta, pada Senin (6/4/2026).⁠

Ia menegaskan, pemulihan daerah terdampak diukur melalui sejumlah indikator, mulai dari fungsi pemerintahan, infrastruktur jalan dan jembatan, layanan kesehatan dan pendidikan, aktivitas ekonomi masyarakat, serta pemenuhan kebutuhan dasar seperti listrik, air bersih, dan jaringan komunikasi.⁠

“Kami melihat bahwa untuk di Sumatera Barat relatif paling cepat ya, karena dari 19 kabupaten/kota, 16 terdampak itu, 13 kabupaten/kota itu pemerintah dan pemerintahan maupun masyarakatnya berjalan relatif lancar,” ujar Tito.⁠

Ia menambahkan, di Sumut sebagian besar daerah juga menunjukkan kemajuan signifikan, meskipun masih terdapat beberapa wilayah yang membutuhkan perhatian khusus. Sementara di Aceh, sejumlah daerah telah mendekati kondisi normal, tetapi beberapa lainnya masih memerlukan penanganan intensif, seperti Aceh Tamiang.⁠

Dalam aspek penanganan pengungsi, Tito memastikan progres positif, termasuk pembangunan hunian sementara (huntara) dan rencana pembangunan hunian tetap (huntap). ⁠

“Huntap adalah menjadi prioritas yang paling penting, kemudian juga nanti hal-hal yang sangat urgen, seperti jembatan, jalan, yang itu memang menjadi jalan utama,” tegasnya.⁠

Lebih lanjut, Tito mengapresiasi sinergi berbagai pihak yang terus bekerja tanpa henti di lapangan. Ia mencontohkan respons cepat penanganan infrastruktur oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Meski demikian, ia mengakui masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, seperti normalisasi sungai, perbaikan lahan pertanian dan tambak, serta pembangunan infrastruktur permanen. ⁠

Komentar