Bandung, Nusaflow – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Jabar) bekerja sama dengan Kementerian Sosial RI resmi mendirikan 13 Sekolah Rakyat di 10 kabupaten/kota sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.
Langkah ini menjadi bentuk nyata komitmen pemerintah dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh warga, tanpa terkecuali. Sekretaris Daerah Provinsi Jabar, Herman Suryatman, menyampaikan bahwa seluruh Sekolah Rakyat tersebut akan mulai beroperasi tahun ini dan telah menerima 1.353 calon peserta didik.
Sebaran sekolah tersebut, jelasnya, meliputi Kota Bogor (Sentra Galih Pakuan), Kabupaten Bogor (Sentra Inten Soeweno), Kabupaten Bekasi (Sentra Pangudi Luhur), Kabupaten Sukabumi (Sentra Phalamarta), Kabupaten Bandung Barat (Sentra Wyata Guna dan BPPKS Kemensos RI), Kabupaten Bandung (kawasan Stadion Si Jalak Harupat), Kota Bandung (Polteksos dan Sentra Wyata Guna), Kabupaten Sumedang (Balai Latihan Kerja Sumedang), Kota Cirebon (SMPN 18 Kota Cirebon), Kota Cimahi (Sentra Abiyoso dan Dinas Sosial Jabar).
“Seluruh Sekolah Rakyat siap menerima peserta didik pada tahun ini. Kehadiran sekolah ini merupakan komitmen Pemdaprov Jabar dalam pemerataan akses pendidikan, terutama bagi warga kurang mampu,” tegasnya.
Sekda berharap, hadirnya 13 Sekolah Rakyat ini dapat menjangkau lebih banyak anak dari keluarga miskin ekstrem agar memperoleh kesempatan pendidikan yang layak dan berkualitas.
Pendidikan adalah Hak Dasar Setiap Anak
Senada, Kepala Dinas Pendidikan Jabar, Purwanto menyatakan, pendidikan adalah hak dasar setiap anak. “Sekolah Rakyat menjadi wujud komitmen kami dalam memastikan tidak ada anak di Jawa Barat yang tertinggal hanya karena keterbatasan ekonomi,” tegasnya, Selasa (8/7/2025).
Dinas Pendidikan Jabar, tambahnya, akan mendampingi proses pembelajaran di Sekolah Rakyat dengan pendekatan yang adaptif, sesuai kebutuhan siswa dan karakteristik daerah.
“Kami akan pastikan mutu pendidikan tetap terjaga melalui pendampingan intensif, pelatihan guru serta penguatan kurikulum berbasis konteks sosial siswa,” pungkasnya.***
Komentar